Oleh : Adriansyah Manu
Kendali kapital telah sepenuhnya matang, untuk terus mengeruk dan melanggengkan kekuatannya sehingga tidak heran jika negara indonesia yang sepenuhnya kaya akan sumber daya alam tetapi sengsara dalam kemiskinan secara ekonomi, terbelakang secara politik dan budaya.
Pada masa ini terjadi proletarisasi yang ditandai semakin banyak yang terpaksa menjadi buruh tani, buruh industri pertambangan, buruh industri manufaktur dan buruh di perkebunan-perkebunan besar milik kaum kapitalis. Kehidupan rakyat semakin sangat menderita. Para buruh akan di kenakan sanksi-Poenale sanctie yaitu hak untuk bertindak sebagai polisi dan hakim, untuk menghukum para kuli mereka tanpa melalui pengadilan.… oleh pemegang kapital dengan undang-undang Koeli Ordonantie; jika buruh meninggalkan pekerjaannya sebelum habis kontrak, melakukan pemogokan dan perlawanan. Persaingan investasi dan impor alat-alat elektronik, kendaraan dsb. Melalui negara membuat rakyat semakin tepuruk dan sengsara, oleh karena dominasi kapital negara-negara maju melalui investasi seperti; PT Freeport Indonesia, Exxon Mobile Oil, Chevron, Santa Fe, Santos, Inco, dan perusahaan penyelia listrik seperti General Elektric. Setiap perusahaan akan menghasilkan barang tambang mentah seperti minyak, gas dan aneka biji logam yang dikirim ke negeri imperialis dalam bentuk kondensat. ironisnya mereka akan selalu menempatkan orang Indonesia sebagai komisaris maupun direktur utamanya sebagai kedok seolah-olah milik bangsa sendiri.
Kejadian tersebut sudah sangat kongkrit terjadi, seperti pemogokan buruh freeport Papua, di Bima dan perlawanan rakyat di Morowali dan Luwuk karena dirampas tanahnya sama perusahaan. Hal itu mengundang reaksi para pemegang kapital untuk melancarkan kinerja kapitalnya dengan merepresi rakyat melui mesin-mesin penindas rakyat dengan alasan bahwa itu adalah kepentingan umum. Pertanyaannya adalah yang manakah kepentingan umum itu? Bukan kah untuk rakyat..! mereka juga mendapat legalitas dari pemerintah negara indonesia. Untuk bertindak tegas dalam pengamanan yang tentu saja lebih berpihak pro terhadap pemodal.
Pembantaian di Mesuji Lampung, penembakan di Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), aksi mogok di freeport yang juga di represi aparat keamanan negara. Aksi masyarakat luwuk yang kemudian berakhir pada penangkapan para petani, dan aksi pembakaran base cam PT. Inco yang telah berubah nama menjadi PT. Vale Indonesia Tbk. Ini semua merupakan bentuk perampasan tanah dan akumulasi propert demi keamanan kapitalnya. Di buatlah berbagai macam alasan untuk mengelabui publik, seakan-akan ini adalah tindakan penghalang-halangan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara indonesia.
Sementara jika di lihat secara kongkrit rakyat indonesia semakin menderita, melarat dan tak lagi memiliki alat-alat produksi yang duluh di miliki. Kini berganti menjadi kepemelikan privat oleh perusahan koorporasi besar. Para petani di sulap menjadi buruh yang di gaji murah, di ambil tanahnya melalui kekuatan negara. Sehingga tak ada harapan untuk hidup sejahtra, rakyat semakin terpuruk, miskin dalam kelaparan. Kapital juga bukan saja hadir dalam produksi pengerukan sumber daya alam, namun juga hadir dalam apa yang di sebut finans kapital. Anak-anak kaum miskin, buruh dan petani di sekolahkan juga untuk menjadi buruh yang siap melayani koorporasi.
Sunggu ironis, kita di hedoniskan dengan kehidupan modern namun tanpa sadar kita telah terhanyut dalam cengkraman kapital untuk menjadi peyanan yang baik bagi kepentingan koorporasi besar. Seperti bekerja di mall, komisaris perkebunan, manager pertambangan, bekerja administrasi untuk kepentingan koorporasi.
Rakyat memang harus menentukan jalannya sendiri, persatuan sektor di sini sangat dibutuhkan, kaum buruh, para petani, kaum miskin kota, borjuasi kecil, lupen ploretariat dan mahasiswa bersatu membentuk gerakan progresif, menentang kekuatan kaum pemodal yang tak lain adalah musuh bersama rakyat.***
Kejadian tersebut sudah sangat kongkrit terjadi, seperti pemogokan buruh freeport Papua, di Bima dan perlawanan rakyat di Morowali dan Luwuk karena dirampas tanahnya sama perusahaan. Hal itu mengundang reaksi para pemegang kapital untuk melancarkan kinerja kapitalnya dengan merepresi rakyat melui mesin-mesin penindas rakyat dengan alasan bahwa itu adalah kepentingan umum. Pertanyaannya adalah yang manakah kepentingan umum itu? Bukan kah untuk rakyat..! mereka juga mendapat legalitas dari pemerintah negara indonesia. Untuk bertindak tegas dalam pengamanan yang tentu saja lebih berpihak pro terhadap pemodal.
Pembantaian di Mesuji Lampung, penembakan di Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), aksi mogok di freeport yang juga di represi aparat keamanan negara. Aksi masyarakat luwuk yang kemudian berakhir pada penangkapan para petani, dan aksi pembakaran base cam PT. Inco yang telah berubah nama menjadi PT. Vale Indonesia Tbk. Ini semua merupakan bentuk perampasan tanah dan akumulasi propert demi keamanan kapitalnya. Di buatlah berbagai macam alasan untuk mengelabui publik, seakan-akan ini adalah tindakan penghalang-halangan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara indonesia.
Sementara jika di lihat secara kongkrit rakyat indonesia semakin menderita, melarat dan tak lagi memiliki alat-alat produksi yang duluh di miliki. Kini berganti menjadi kepemelikan privat oleh perusahan koorporasi besar. Para petani di sulap menjadi buruh yang di gaji murah, di ambil tanahnya melalui kekuatan negara. Sehingga tak ada harapan untuk hidup sejahtra, rakyat semakin terpuruk, miskin dalam kelaparan. Kapital juga bukan saja hadir dalam produksi pengerukan sumber daya alam, namun juga hadir dalam apa yang di sebut finans kapital. Anak-anak kaum miskin, buruh dan petani di sekolahkan juga untuk menjadi buruh yang siap melayani koorporasi.
Sunggu ironis, kita di hedoniskan dengan kehidupan modern namun tanpa sadar kita telah terhanyut dalam cengkraman kapital untuk menjadi peyanan yang baik bagi kepentingan koorporasi besar. Seperti bekerja di mall, komisaris perkebunan, manager pertambangan, bekerja administrasi untuk kepentingan koorporasi.
Rakyat memang harus menentukan jalannya sendiri, persatuan sektor di sini sangat dibutuhkan, kaum buruh, para petani, kaum miskin kota, borjuasi kecil, lupen ploretariat dan mahasiswa bersatu membentuk gerakan progresif, menentang kekuatan kaum pemodal yang tak lain adalah musuh bersama rakyat.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar